Have an account?

Selasa, 05 Januari 2010

Sejarah


kuur house


Di Scheveningen Den Haag negeri Belanda ada sebuah bangunan yang kini dipakai Hotel. Pada masa lalu tepatnya dalam rangka Konperensi Meja Bundar gedung ini dipakai untuk perundingan Indonesia Belanda yang disaksikan PBB guna penyelesaian Dekolonisasi di Indonesia. Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2009 dalam suasana lingkungan bersalju,

Pak Rosihan
Anwar melakukan Napak Tilas
disini. Baginya tempat ini merupakan situs penting tempat berlangsungnya perhelatan bangsa itu pada masa lalu. Saat itu sebagai wartawan "Pedoman" dirinya diundang pemerintah Belanda untuk meliput jalannya konperensi yang berlangsung dari bulan Agustus sampai November 1949. Nama gedung ini dahulu "Kuur House" kira-kira artinya rumah berobat. Gedung yang dibangun pada abad ke 19 ini


berada dipantai dekat kota Den Haag. Pantai itu dikenal sebagai daerah Scheveningen. Pak Rosihan dengan sedikit romantik bercerita : "Dahulu pada tanggal 17 Agustus 1949, Wakil Presiden, Perdana Menteri RI mengadakan perayaan 17 Agustus yang keempat kalinya diruangan ini. Beliau berpidato dimana antara lain dikatakannya, 4 tahun lamanya kami berjuang dimana kami mengalami kekalahan-kekalahan, tapi kami tidak mau mengaku kalah". Berhenti sejenak pada ceritanya Pak Rosihan termenung, memandang jauh keruang resepsi Kuur House yang kini adalah restoran hotel seolah jago tua wartawan ini berada menembus waktu lampau dan benar-benar berada ketika konperensi tersebut berlangsung. Meja Bundar berakhir dengan peristiwa "Penyerahan Kedaulatan" yang berlangsung diistana Dam, Amsterdam. Kami akan berkunjung kesana besok rencananya tanggal 25 Desember 2009, semoga tidak turun salju......

Sunday, December 20, 2009

gambar penuh misteri


Gambar-gambar aneh ini ada di Kraton Kanoman Cirebon. Keempatnya merupakan keramik ex Delft (Belanda) yang ditempel didinding pagar luar. Kelihatannya bukan coretan berasal dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Sedikit mengundang pertanyaan gambar kanan atas. Tampak lelaki bersorban memotong kepala seorang wanita dan menaruhnya diatas baki yang dipegang wanita lain. Sungguh sebuah gambar yang kurang enak dilihat. Ada yang bisa menjelaskan ?

Salju di Den Haag

Raportase dari Nederland
Tanggal 19 Desember 2009 bersama wartawan senior Rosihab Anwar, putri dan anak menantunya, saya berangkat ke Belanda. Kami tiba di Sciphol pada keesokan harinya tanggal 20 Desember 2009. Menyambut Bapak Duta Besar Fanny Habibie dan Bapak Firdaus. Adapun, kunjungan ini terkait pada undangan Radio Nederland (RNW) kepada Bapak Rosihan Anwar untuk ikut memperingati 60 th KMB dan Penyerahan Kedaulatan kepada RIS. Ternyata di Belanda sedang turun salju cukup hebat. Ini untuk pertama kali seumur hidup saya mengalami salju. "Sungguh sangat romantis" Seperti tampak dalam foto adalah halaman depan "Wisma Tamu" di Wassenar dimana saya tinggal (difoto dari kamar saya). Bapak Rosihan bersama anak dan menantunya menginap, di Wisma Duta tidak jauh disebarang jalan.

Friday, December 18, 2009

Matahari terbit tanggal 1 Januari 1950

Proses panjang yang menyita tenaga dan pikiran selesai sudah pada tanggal 27 Desember 1949 yaitu Penyerahan Kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Kalau di Belanda berlangsung di Istana Dam oleh Ratu Belanda Juliana kepada Perdana Menteri RIS Mohamad Hatta, di Jakarta dari Wakil Mahkota Belanda Lovink kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Sementara sejak tanggal 17 Desember 1949 Bung Karno mantan Presiden RI telah dinobatkan (begitu istilahnya waktu itu) di Yogyakarta menjadi Presiden RIS. Publikasi Negara baru ini menjadi perhatian publik. Salah satu yang menarik yang mungkin sudah dipersiapkan lebih dahulu, dibuatlah Almanak atau Penanggalan pertama untuk tahun 1950. Pada gambar awal untuk tanggal 1 Januari 1950, terpampang gambar Presiden RIS Soekarno sedang berpidato. Gambar inbi menjadi simbol kebanggaan tak terhingga yang banyak digantung diruang muka rumah penduduk. Semua bangga kepada Presidennya mungkin pada saat itu. Kemana Republik Indonesia yang sudah diakui kedaulatannya itu ? Republik Indonesia selanjutnya berlaku sebagai Negara Bagian. Untuk ini pada tanggal yang sama dengan pengakuan kedaulatan RI tersebut, diangkatlah Mr Asaat (mantan ketua KNIP) menjadi Pemangku Jabatan Presiden RI. Pelantikan dilakukan oleh Presiden RIS, Ir Soekarno. Sejak itu Sang Merah Putih berkibar tanpa gangguan diseluruh peloksok tanah air, kecuali Irian Barat. Merah Putih resmi di Irian Barat setelah PEPERA tahun 1962. Inilah sejarah......

Friday, November 20, 2009

Dukungan masyarakat Belanda pada RI

Pada tahun 1949, ketika para pemimpin Republik Indonesia ditawan di Bangka, tidak sedikit dari masyarakat Belanda yang berdemo kepada pemerintahnya dan menuntut dibebaskannya para tawanan politik tersebut. Tampak pada gambar para anggota Kongres Rakyat Anti Imperialisme sedang bedemo dikota Den Haag. Banyak dari mereka adalah masyarakat Belanda Totok.

Tuesday, November 10, 2009

Negara Pasundan Versi Kartalegawa



Oleh H. ROSIHAN ANWAR Wartawan Senior

SETELAH meliput Konperensi Malino sebagai wartawan Merdeka pertengahan Juli 1946, saat Letnan Gubernur Jenderal Van Mook memulai langkah ke arah pembentukan Negara Indonesia Timur sebagai pengimbang Republik Indonesia, bulan November saya terkejut karena di Bogor didirikan Partai Rakyat
Pasoendan (PRP) yang menentang RI. Penggerak di belakang partai itu ialah eks Bupati Garut Raden Soeria Kartalegawa. Dia tidak suka dengan perjuangan kemerdekaan. Dia ingin kembali ke zaman feodal, tatkala kaum menak punya kedudukan istimewa dan seorang regent (bupati) dilayani oleh rakyat selaku abdi setia. Pada hematnya Urang Sunda juga kepingin balik ke zaman baheula yang bagus. Mereka tidak mau diperintah oleh seorang Gubernur Republik. Urang Sunda masih tergantung pada dalam-dalamnya. Maka tanggal 18 November 1946 dibentuklah PRP. Sedikit sekali orang yang menghadiri rapat pendiriannya. Yang datang pun tidak tahu apa tujuan rapat. Kendati begitu kejadian itu mendapat publisitas dalam mingguan yang diterbitkan oleh Dinas Penerangan Belanda (RVD) Pandji Rakjat yang dipimpin oleh pegawai Nica-Belanda Almasawa, keturunan Arab Palembang.

NEVIS Intel Belanda

Saya tidak tahu banyak tentang perkembangan politik di kalangan Urang Sunda waktu itu, sehingga sedikit informasi yang saya peroleh berasal dari penerbitan Nica seperti Pandji Rakjat. Baru kemudian saya baca dalam buku "Nationalism and Revolution in Indonesia" karangan George McTurnan Kahin (1952 - 238) bahwa Kartalegawa mendapat ide untuk membentuk PRP dari eks perwira KNIL Kolonel Santoso, penasehat politik Van Mook. Pelaksanaannya dibantu oleh intel militer Belanda NEVIS. Karena di zaman kolonial Soeria Kartalegawa telah mempunyai riwayat buruk, Van der Plas menamakan fraudeur alias koruptor, maka bukanlah dia yang menjadi ketua PRP. Fungsi ini diberikan kepada Raden Sadikin, pegawai pusat distribusi pangan milik Belanda di Bandung Utara. Sedangkan sebagai sekretaris dan bendahara ditunjuk dua orang yang sebelum perang menjadi sopir dan di zaman Jepang mandur kebun sayuran. Untuk anggota-anggotanya diusahakan "paksaan halus" dan semata-mata di daerah yang dikuasai oleh tentara Belanda. Soeria Kartalegawa dan PRP berusaha mewujudkan sebuah negara Sunda merdeka yang kelak akan jadi bagian dari Negara Indonesia Serikat dan sama sekali terlepas dari Republik Indonesia. Usaha ini mendapat dukungan Residen Belanda di Bandung M. Klaassen yang menulis sebuah laporan tanggal 27 Desember 1946.

Politik adu domba

Residen Preanger itu menulis dalam laporannya bahwa sejak berabad-abad lamanya ada persaingan antara orang-orang Jawa dan Sunda. Ini akibat perbedaan dalam adat, kebiasaan dan mentalitas. Oleh karena Republik dipimpin oleh orang-orang Jawa dan Minangkabau, maka menurut Klaassen PRP itu bisa dipandang sebagai suatu "gerakan rakyat spontan." Residen merasa berbahagia di Priangan timbul suatu gerakan anti-Republik. Banyak pejabat Belanda di Jawa Barat setuju dengan Klaassen. Asisten-Residen M. Hins di Bogor mengatakan gerakan PRP harus didukung betapa pun di antara pimpinannya terdapat orang yang tidak seluruhnya bisa dipercaya, Cuma mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bukan karena mencintai tanah Pasundan. Pendapat ini juga disetujui oleh Gubernur Abbenhuis. Akan tetapi Letnan Gubernur Jenderal Van Mook tidak setuju dengan PRP,
partai yang tidak berarti dan dipimpin oleh "tokoh korup oud-regent van Garoet".

Kup di Bogor

Kartalegawa menjadi nekad setelah melihat sikap Van Mook. Dengan bantuan pegawai-pegawai BB Beladna setempat dia mengangkat dirinya sebagai ketua PRP. Pada sebuah pertemuan taggal 4 Mei 1947 di Bandung yang dihadiri oleh 5000 orang dia memproklamasikan Negara Pasundan. Kendati dilarang oleh Van Mook pejabat Belanda setempat toh menyediakan truk-truk untuk mengangkut para pengikut Kartalegawa ke Bogor. Di sini mereka disambut baik oleh Kol. Thompson, komandan tentara Belanda dan Residen Statius Muller. Kemudian diulang lagi upacara proklamasi Negara Pasundan. Karena tindakan tadi pers Republikein menyatakan Soeria Kartalegawa sebagai musuh negara nomor satu dan memberikan kepadanya penamaan: "Soeria-Nica-Legawa". Ketika akhir bulan Mei Presiden Soekarno datang dari Yogya meninjau Jawa Barat ternyata sebagian besar rakyat Sunda menolak Kartalegawa. Bung Karno berpidato di berbagai tempat dalam bahasa Sunda. Rakyat menyambutnya dengan penuh semangat. Dalam rombongan Presiden ikut anggota parlemen Belanda mewakili Partai Buruh Lambertus Nico Palar yang datang meninjau Indonesia. Palar yang kelak jadi wakil Republik di PBB tahun 1948-50 mengatakan Soekarno masih didukung oleh banyak rakyat dan Soeria Kartalegawa dianggap pengkhianat. Tapi ini tidak mencegah Kartalegawa melancarkan gerakan kup di Bogor tanggal 23 Mei dengan menduduki kantor-kantor Republik serta stasiun, kemudian meminta perlindungan Kol. Thompson dan Residen Statius Muller yang diberikan dengan segala senang hati. Di pihak Republik semakin kental perasaan bahwa di balik tindakan gerakan Pasundan bersembunyi tangan Belanda yang jahat dan Soeria Kartalegawa hanyalah alat politik kolonial Belanda

Thursday, November 05, 2009

Hasil K.M.B diterima pleno KNIP


Akhirnya bertempat di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, pada tanggal 7-12 Desember 1949 dapat dilangsungkan Pleno Sidang Komite Nasional Pusat (KNIP) Republil Indonesia. Agenda sidang adalah untuk membicarakan hasil-hasil K.M.B. Presiden R.I Soekarno membuka sidang parlemen R.I ini dan Perdana Menteri Hatta, memberikan penjelasannya. Amanat Presiden Soekarno antara lain : "Berfikirlah dinamis. Pandanglah hasil K.M.B itu sebagai alat perdjuangan. Kami minta KNIP ini dengan fikiran sedalam-dalamnja dan rasa tanggung djawab jang sepenuhnja terhadap tanah air mengambil keputusan, sesudah mempertimbangkan masak-masak, apakah dengan hasil K.M.B itu dapat ditjapai tjita-tjita kita. Apakah dengan hasil K.M.B itu semakin dekat atau semakin djauh bangsa Indonesia dari tjita-tjita nasionalnja. Nasib tanah air kita tergantung dalam tangan tuan-tuan" Presiden kemudian meninggalkan Siti Hinggil. Beliau sempat meninggalkan kata-kata : "Kalau hasil-hasil K.M.B tidak diterima, sungguh saja tidak tahu apa jang akan terdjadi........."Setelah perdebatan sengit selama 7 hari maka akhirnya pada tanggal 15 Desember 1949, putusan sidang, menerima hasil K.M.B dengan suara 236 pro dan 62 kontra.
Diambil dari Lukisan Revolusi, diterbitkan oleh KEMPEN tahun 1950.

Wednesday, November 04, 2009

Kabinet RIS mulai aktif awal Januari 1950


Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk pada tanggal 20 Desember 1949. Setelah Ibu Kota RIS resmi di Jakarta dan Presiden Soekarno kembali ke Jakarta pada tanggal 28 Desember 1949, pada awal Januari 1950 dimulailah sidang kabinet RIS yang pertama. Tempatnya di bekas gedung Volks Raad (sekarang gedung Pancasila) . Gambar atas Perdana Menteri Hatta sedang memimpin sidang dan bawah para anggota kabinat bersama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta berfoto bersama. Tampak pada baris depan dari kiri kekanan : Soepomo (Men.Kehakiman), Presiden Soekarno, Wapres/Perdana Menteri Hatta, Anak Agung Gde Agung (Men.Dagri), Barisan kedua : Kosasih (Men.Sos), Soeparmo (Men.Negara), A.Mononutu (Men.Pen), Wilopo (Men.Perburuhan), Barisan ketiga : Wahid Hasjim (Men.Agama), Sjafroedin Prawiranegara (Men.Keu), Laoh (Men.Perhub & PU), Abu Hanifah (Men.Pengajaran), Agak kebelakang : Leimena (Men.Kes) dan Sultan Hamid ke II (Men.Negara). Kabinet RIS ini berakhir masa tugasnya pada tanggal 6 September 1950. Dalam foto tidak tampak adalah Mohamad Roem yang telah berangkat ke Belanda terkait pada jabatannya sebagai Komisaris Agung. Dan pada bulan April 1950, Sultan Hamid ditangkap karena tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa APRA.

0 komentar:

Posting Komentar